Dasar Hukum Outsourcing

Dalam outsourcing dasar hokum yang mengatur tentang outsourcing adalah pasal 64 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain pasal 64 UU ketenagakerjaan, dalam pasal 65 ayat 2 disebutkan 4 (empat) syarat jenis pekerjaan yang bisa diserahkan dari perusahaan satu ke perusahaan lain, yaitu:

1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;
4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.